TEMPO.CO, Jakarta - 62 tahun silam, tepat pada 5 Maret 1960 Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan menggantinya dengan DPR-GR. Bukan tanpa alasan, terdapat sejumlah sebab yang membuat Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) saat itu. Alasan Kader Perempuan GMNI Dipanggil 'Sarinah', Terinspirasi dari Pengasuh Soekarno Lalu, dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 1960, tepat pada 5 Maret 1960, Bung Karno membubarkan DPR dengan alasan DPR Hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari sebesar 44 miliar anggaran yang diajukan. 
Berawal saat Bung Karno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Hal itu lantaran Badan Konstituante dinilai telah gagal menetapkan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ramai pula desakan masyarakat untuk kembali menggunakan ideologi dasar negara UUD 1945, disertai rentetan peristiwa politik lainnya. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. sumber : wikipedia
Dengan alasan : DPR hasil Pemili 1955 tidak dapat membantu pemerintah Tidak sesuai UUD 1945, Demokrasi terpimpun dan Tujuan politik Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan presiden soekarno membubarkan DPR saat itu dikarenakan perselisihan RAPBN hingga DPR yang dianggap tidak dapat membantu pemerintah Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden. (*) Tags: DPR Pemilu Soekarno 
Alasan pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 oleh presiden adalah karena DPR menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Pembahasan: Pemilihan Umum 1955 memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante sebagai lembaga penyusun konstitusi baru. Dalam buku Samudera Merah Putih 19 September 1945, Jilid 1 (1984) karya Lasmidjah Hardi, alasan Presiden Sukarno memilih tanggal 17 Agustus sebagai waktu proklamasi kemerdekaan adalah karena Bung Karno mempercayai mistik. (Dok.Arsip Nasional RI) Adapun isi Dekret Presiden Sukarno yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:
ZONA PERANG (zonaperang.com)Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Sukarno/Soekarno pernah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembubaran DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pertama Tahun 1955 itu terjadi pada 5 Maret 1960. Membubarkan DPR hasil Pemilu. Ada sejumlah peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya Sukarno memutuskan membubarkan. Dengan alasan : 1. DPR hasil Pemilu 1955 tidak dapat membantu pemerintah 2. Tidak sesuai UUD 1945, Demokrasi terpimpun dan Tujuan politik Jadi, Jawaban yang benar adalah karena perselisihan RAPBN hingga DPR yang dianggap tidak dapat membantu pemerintah Beri Rating · 0.0 ( 0) Balas Iklan 
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, presiden soekarno membubarkan dpr hasil pemilu tahun 1955 karena menolak rapbn yang diajukan oleh presiden soekarno. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Dampak ekonomi bagi Indonesia dengan adanya politik mercusuar adalah? beserta jawaban penjelasan dan. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.
Solopos.com, SOLO — Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 karena Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) ditolak, pada 5 Maret 1960. Peristiwa itu merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa bersejarah dunia yang layak dikenang pada hari ke-64—hari ke-65 dalam tahun kabisat—sesuai sistem Kelender Gregorian, 5 Maret. Pada tanggal 5 Maret 1960 sesuai hasil Pemilu I tahun 1955 DPR dibubarkan oleh Presiden Soekarno, karena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah. Tidak lama kemudian Presiden berhasil menyusun daftar anggota DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ( DPRGR). 
Hasil Pemilu tersebut berimbas aksi Presiden pertama RI Sukarno membubarkan DPR tepat hari ini tahun 1960. Aksi ini dilakukan setelah anggota dewan menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Membuat Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat. Lalu, dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 1960, tepat pada 5 Maret 1960, Bung Karno membubarkan DPR dengan alasan DPR Hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari sebesar 44.