Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan. TUGAS DAN WEWENANG. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke.Iaksaan Republik INDONESI, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi " Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A. 
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.(DIAN MAHARANI) Verifikasi akun KG Media ID.. Kompas.com - Berita Indonesia dan Dunia Terkini Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terpercaya Terlengkap Seputar Politik, Ekonomi, Travel, Teknologi, Otomotif, Bola. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran, tugas, dan wewenang dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penegak hukum. adjar.id - Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan sendiri merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khusunya di bidang penuntutan.
Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara. Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tugas, Wewenang dan Fungsinya. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman. Apa sajakah peran, tugas dan wewenang serta fungsinya? 
Kejaksaan | Kelompok 2 f Peran pid Jaksa di bidang ana 1. melakukan penuntutan; 2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, Kejaksaan dan | Kelompok 2 keputusan lepas bersyarat; f Peran pid. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang kehakiman atau penuntutan. Dalam menjalankan peran kejaksaan, maka lembaga tersebut harus bebas dari pengaruh pihak manapun, sehingga tidak ada intervensi dan bisa berlaku adil. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun.
Lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang DATUN juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Fungsi Kejaksaan Indonesia, lebih khusus Pasal 2(1). .dan 2). Tugas dan wewenang DATUN antara lain memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Bantuan Hukum Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut di atas dikatakan Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, keJaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada. 
Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tugas dan wewenang dari kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi materi PPKn kelas 12 SMA. O iya, perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Perlindungan hukum ini dilakukan untuk mengusahakan pengamanan dan pemenuhan. Nasih Amin 3/31/2023 05:46:00 AM. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. PPATK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan saat ini.
Menurut UU 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, definisi jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berijazah paling rendah sarjana hukum pada. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 
Terkait aparat penegak hukum, Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas menerangkan bahwa di Indonesia dikenal adanya empat pilar penegak hukum, yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dengan hadirnya UU Advokat, pilar penegak hukum pun bertambah. Dikukuhkannya advokat sebagai salah satu penegak hukum membuat. Mengutip dari situs Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga pen.